Daftar Isi:
TASIKMALAYA UNDERCOVER | Karya Sultan Delpohon / Sultan Firman Sativa, S.Pd.
TASIKMALAYA —
Ada kota yang membangun gedung.
Ada kota yang membangun jalan.
Ada pula kota yang sibuk membangun citra.
Baca Juga:
Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting:
Apa yang sebenarnya dibangun di dalam kehidupan rakyatnya?
Tasikmalaya selama puluhan tahun dikenal sebagai Kota Santri. Sebuah identitas yang melekat kuat pada Priangan Timur. Pesantren tumbuh, masjid berdiri, pengajian berlangsung, dan simbol-simbol keagamaan hadir hampir di setiap sudut kehidupan.
Baca Juga:
Tetapi agama bukanlah papan nama.
Agama bukan baliho.
Agama bukan jargon kampanye.
Baca Juga:
Dan Kota Santri bukan gelar kehormatan yang selesai ketika dicetak di atas spanduk.
Kota Santri adalah tanggung jawab.
Maka ketika kekerasan jalanan menghantui anak-anak muda, ketika miras beredar, ketika warga takut melintas di jalan tertentu pada malam hari, dan ketika perkara korupsi menyentuh lingkungan pendidikan, pertanyaan publik menjadi sah:
Baca Juga:
Apakah Tasikmalaya sedang kehilangan arah?
ANAK MATI DI JALAN, KITA MASIH BERBICARA TENTANG CITRA
Tragedi di Jalan E.Z. Muttaqin, Mangkubumi, pada akhir Agustus 2026 menjadi tamparan keras.
Seorang remaja berusia 16 tahun, IMM, meninggal setelah mengalami luka serius dalam peristiwa yang diduga berkaitan dengan bentrokan kelompok bermotor.
Baca Juga:
Polisi kemudian menetapkan seorang tersangka yang juga masih di bawah umur.
Ada keluarga yang kehilangan anak.
Ada orang tua yang kehilangan masa depan.
Baca Juga:
Ada masyarakat yang kembali bertanya:
Sampai kapan jalan raya menjadi arena pertarungan anak-anak muda?
Dan ketika dugaan konsumsi minuman beralkohol ikut muncul dalam penyelidikan, persoalannya menjadi semakin kompleks.
Baca Juga:
Di satu sisi kita berbicara tentang Kota Santri.
Di sisi lain, sebagian anak muda justru berhadapan dengan kekerasan, miras dan kelompok bermotor.
Kontradiksi inilah yang tidak boleh ditutup dengan kata-kata manis.
Baca Juga:
Rakyat membutuhkan keamanan, bukan sekadar ucapan belasungkawa.
KETIKA MALAM TURUN, ADA JALAN YANG MEMBUAT RAKYAT TAKUT
Cibeureum mempunyai persoalan lain.
Penerangan jalan yang belum merata di sejumlah ruas membuat sebagian warga merasa tidak nyaman ketika harus melintas pada malam hari.
Baca Juga:
Jalan Letjen Mashudi menjadi salah satu kawasan yang mendapat sorotan.
Di ruang publik yang gelap, rasa aman ikut meredup.
Dan kalau pemerintah mengetahui titik-titik rawan tersebut, pertanyaannya bukan lagi:
Baca Juga:
“Mengapa masyarakat takut?”
Pertanyaannya:
“Mengapa persoalan itu belum diselesaikan?”
Baca Juga:
Lampu jalan mungkin terlihat sederhana.
Tetapi bagi rakyat kecil yang pulang kerja malam, bagi pedagang, pengemudi, pelajar dan warga yang mencari nafkah hingga larut, lampu jalan berarti satu hal:
keselamatan.
Baca Juga:
500 LITER MIRAS: KOTA SANTRI DIUJI OLEH BOTOL-BOTOL YANG BEREDAR
Pada Agustus 2026, aparat mengungkap peredaran sekitar 500 liter minuman keras jenis ciu dan arak Bali di wilayah Cibeureum.
Barang sebanyak itu tentu menimbulkan pertanyaan:
Kalau 500 liter bisa ditemukan, berapa banyak yang belum ditemukan?
Baca Juga:
Kita tidak sedang berbicara mengenai satu botol yang disembunyikan seorang individu.
Kita berbicara tentang distribusi.
Tentang pasar.
Baca Juga:
Tentang konsumen.
Tentang jaringan.
Dan tentang bagaimana barang tersebut dapat masuk ke lingkungan masyarakat.
Baca Juga:
Maka pemberantasan miras jangan hanya berhenti pada:
sita — tangkap — rilis — selesai.
Kalau sumber masalahnya tidak dibongkar, besok lusa botol baru akan kembali memenuhi jalan.
Baca Juga:
PENDIDIKAN: TEMPAT MENCERDASKAN ATAU TEMPAT KESEMPATAN DIPERDAGANGKAN?
Di tengah persoalan sosial itu, muncul pula perkara dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Kasus tersebut menyeret sejumlah pihak dari lingkungan kampus dan pihak eksternal.
Seorang guru di Tasikmalaya juga diberitakan diperiksa dan rumahnya digeledah penyidik KPK dalam rangka penyidikan perkara tersebut.
Baca Juga:
Dalam konstruksi perkara yang diberitakan, guru tersebut disebut berperan sebagai pengepul dalam proses yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa.
Sekali lagi, proses hukum harus dihormati dan asas praduga tak bersalah wajib dijunjung.
Namun secara moral, kasus semacam ini tetap menjadi pukulan bagi dunia pendidikan.
Baca Juga:
Sebab pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi anak rakyat untuk naik kelas secara sosial.
Bukan tempat kesempatan diperjualbelikan.
Kalau pendidikan sudah dicurigai menjadi ruang transaksi, maka yang kehilangan bukan hanya uang negara.
Baca Juga:
Yang hilang adalah kepercayaan rakyat.
PEMERINTAH DATANG SETELAH TRAGEDI: LALU SEBELUM TRAGEDI SIAPA YANG DATANG?
Ketika tragedi Mangkubumi terjadi, pemerintah hadir.
Takziah.
Baca Juga:
Santunan.
Ucapan belasungkawa.
Semua itu penting.
Baca Juga:
Tetapi seorang pemimpin tidak boleh hanya hadir ketika kamera sudah mengarah kepada korban.
Pemimpin harus hadir sebelum darah tumpah.
Harus hadir ketika anak-anak muda mulai berkumpul di titik rawan.
Baca Juga:
Harus hadir ketika warga berkali-kali mengeluhkan jalan gelap.
Harus hadir ketika masyarakat melaporkan peredaran miras.
Harus hadir ketika ruang publik mulai dikuasai ketakutan.
Inilah perbedaan antara pemerintahan yang reaktif dengan pemerintahan yang preventif.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu menjadi pemadam kebakaran.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu mencegah kebakaran.
VIMAN DAN PERTANYAAN BESAR TENTANG KEPEMIMPINAN
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, pertanyaan publik tentu semakin besar.
Bukan karena rakyat ingin menjatuhkan wali kota.
Justru karena rakyat memiliki hak untuk menguji pemerintahnya.
Apakah pemerintah kota sudah cukup dekat dengan rakyat?
Apakah keluhan warga benar-benar didengar?
Apakah titik-titik rawan keamanan dipetakan secara serius?
Apakah penerangan jalan menjadi prioritas?
Apakah persoalan geng motor ditangani sampai akar?
Apakah anak-anak muda memiliki ruang kegiatan yang sehat?
Apakah komunikasi pemerintah dengan masyarakat sudah tanpa jarak?
Atau jangan-jangan pemerintahan hanya terlalu sibuk mengurus agenda internal sementara rakyat menghadapi persoalannya sendiri?
Kritik bukan pemberontakan.
Dalam demokrasi, kritik adalah alarm.
Dan alarm berbunyi bukan karena rumah sudah terbakar.
Alarm berbunyi supaya rumah tidak terbakar.
KDM DAN CERMIN KEPEMIMPINAN YANG LEBIH DEKAT
Sultan Delpohon melihat ada perbedaan gaya komunikasi antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang layak menjadi bahan evaluasi.
Dedi Mulyadi dikenal dengan gaya komunikasi politik yang sangat dekat dengan rakyat, sering turun ke lapangan dan mengangkat persoalan masyarakat secara langsung.
Bagi Sultan Delpohon, kedekatan tersebut menciptakan satu modal politik yang sangat penting:
kepercayaan.
Ketika pemimpin datang kepada rakyat bukan hanya untuk meminta dukungan, tetapi untuk mendengar persoalan hidup mereka, maka hubungan pemerintah dan rakyat menjadi lebih manusiawi.
Sebaliknya, jika rakyat merasa harus datang berkali-kali untuk mendapatkan perhatian pemerintah, maka jarak psikologis antara penguasa dan rakyat akan semakin lebar.
Karena sesungguhnya:
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sulit ditemui.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar.
RELIGIUSITAS BUKAN SOAL JILBAB, PECI ATAU BALIHO
Ini bagian yang paling penting.
Kalau kita ingin mempertahankan Tasikmalaya sebagai Kota Santri, maka kita harus berani mendefinisikan ulang apa arti religiusitas.
Religius bukan hanya soal pakaian.
Bukan hanya soal banyaknya masjid.
Bukan hanya soal ramainya pengajian.
Bukan pula soal seberapa sering pejabat mengucapkan ayat dan slogan agama.
Religiusitas harus terlihat dalam kebijakan.
Rakyat tidak kelaparan.
Anak rakyat dapat sekolah.
Orang sakit mendapat pelayanan.
Jalan rakyat aman.
Petani memperoleh harga yang layak.
Buruh memperoleh kesejahteraan.
Anak-anak muda memiliki ruang untuk berkembang.
Dan pemerintah tidak korup.
Itulah agama ketika turun dari mimbar menuju kehidupan rakyat.
JANGAN JADIKAN “KOTA SANTRI” SEBAGAI KULIT
Tasikmalaya tidak sedang membutuhkan pencitraan baru.
Tasikmalaya membutuhkan keberanian untuk bercermin.
Karena kota yang benar-benar religius tidak takut mengakui kekurangannya.
Justru karena ingin menjadi lebih baik, ia berani bertanya:
Mengapa anak muda kita berkelahi?
Mengapa miras masih beredar?
Mengapa ada jalan yang gelap?
Mengapa rakyat merasa kurang aman?
Mengapa dunia pendidikan bisa terseret perkara korupsi?
Dan yang paling penting:
Apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelum semua persoalan itu menjadi tragedi?
KOTA SANTRI HARUS KEMBALI MENJADI RUMAH RAKYAT
Tasikmalaya bukan milik wali kota.
Bukan milik gubernur.
Bukan milik partai.
Bukan milik pejabat.
Bukan pula milik kelompok tertentu.
Tasikmalaya adalah milik rakyatnya.
Maka rakyat berhak bertanya.
Rakyat berhak mengkritik.
Rakyat berhak menuntut keamanan.
Rakyat berhak mendapatkan pelayanan.
Dan rakyat berhak menggugat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan umum.
Kota Santri tidak boleh hanya menjadi label sejarah.
Ia harus menjadi praktik kehidupan.
Jika anak-anak aman di jalan, pendidikan bersih dari transaksi, miras diperangi sampai jaringan, jalan-jalan terang, rakyat sejahtera dan pemerintah dekat dengan warganya, barulah predikat itu mempunyai isi.
Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah kota bukan pada apa yang dikatakan penguasanya.
Ukuran sebuah kota adalah apa yang dirasakan rakyatnya.
Dan jika rakyat masih takut berjalan pada malam hari, masih cemas terhadap anak-anaknya, masih mempertanyakan keadilan, dan masih merasa pemerintah jauh dari kehidupan sehari-hari—
maka pekerjaan rumah Kota Santri belum selesai.
Tasikmalaya Undercover akan terus mencatat.
Bukan untuk membenci kekuasaan.
Tetapi untuk mengingatkan kekuasaan:
Kekuasaan datang dari rakyat.
Dan kepada rakyat pula ia harus mempertanggungjawabkan dirinya.
Kata adalah senjata.
Rakyat berhak menggugat.
100% Merdeka.
TASIKMALAYA UNDERCOVER
Dari Rakyat untuk Rakyat
Karya Sultan Delpohon / Sultan Firman Sativa, S.Pd.
Pemerhati sejarah lokal priangan