TASIKMALAYA 25 TAHUN: PANGGUNG SUDAH GEMERLAP, RAKYAT MASIH GELAP — PEMERINTAHAN JANGAN CUMA JAGO MENATA PANDANGAN!

Sultan Delpohon | Opini Politik, Kritik Sosial, dan Satire Kekuasaan

TASIKMALAYA — Selamat ulang tahun ke-25, Kota Tasikmalaya. Lilin boleh dinyalakan, panggung boleh digemerlapkan, spanduk boleh dibentangkan, dan pejabat boleh tersenyum lebar di depan kamera. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa disulap oleh dekorasi perayaan: kenyataan hidup rakyat.

Kota bertambah usia. Kekuasaan bertambah pengalaman. Namun, apakah penderitaan rakyat ikut berkurang, atau justru rakyat yang semakin mahir menelan kekecewaan?

Di usia seperempat abad ini, Tasikmalaya seperti sedang memainkan sebuah komedi politik yang naskahnya terlalu sering diulang: ketika masalah datang, pemerintah berbicara tentang proses; ketika rakyat mengeluh, rakyat diminta bersabar; ketika kritik membesar, muncullah penjelasan bahwa semuanya sedang berjalan sesuai rencana.

Luar biasa. Kalau semua persoalan disebut sedang berproses, kapan rakyat boleh menikmati hasilnya?

Jangan-jangan pembangunan di kota ini terlalu sibuk menyusun masa depan sampai lupa bahwa rakyat sedang hidup pada hari ini. Harga kebutuhan tidak menunggu rapat selesai. Perut pedagang tidak bisa kenyang oleh konferensi pers. Nasib tenaga honorer tidak bisa ditenangkan dengan slogan. Dan jalan berlubang tidak akan menutup dirinya sendiri hanya karena kota sedang berulang tahun.

Kota boleh merayakan usia 25 tahun. Tetapi rakyat berhak bertanya: apakah pemerintah ikut dewasa, atau hanya semakin canggih mengemas kekurangan menjadi narasi keberhasilan?

DADAHA: LAPAK BISA DIPINDAHKAN, TANGGUNG JAWAB JANGAN IKUT MENGHILANG

Polemik penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Dadaha menjadi panggung paling jelas untuk menguji apakah pemerintah benar-benar memahami arti penataan.

Mari kita luruskan: ketertiban ruang publik itu penting. Trotoar harus berfungsi, jalur olahraga harus nyaman, dan fasilitas umum tidak boleh dikuasai tanpa aturan. Namun, apakah penataan harus berhenti pada urusan memindahkan pedagang dan membuat kawasan terlihat lebih bersih?

Kalau begitu, pekerjaan menata kota memang tampak sederhana: pindahkan yang mengganggu pemandangan, rapikan yang terlihat berantakan, lalu umumkan bahwa kawasan telah berubah.

Tetapi bagaimana dengan orang yang dipindahkan? Bagaimana dengan omzet yang turun? Bagaimana dengan pelanggan yang tidak lagi datang? Bagaimana dengan kebutuhan keluarga yang tidak ikut direlokasi ke tempat yang lebih nyaman?

Jangan sampai yang dipindahkan bukan hanya lapak pedagang, melainkan juga tanggung jawab pemerintah terhadap nasib mereka.

Bagi pejabat, penataan mungkin berupa garis pada peta dan keputusan dalam dokumen. Bagi pedagang kecil, penataan bisa berarti kehilangan pembeli, berkurangnya pendapatan, dan kecemasan menghadapi hari esok.

Pejabat pulang dari kantor masih membawa jabatan. Pedagang pulang dari lapak yang sepi mungkin hanya membawa sisa dagangan.

Di sinilah perbedaan kelas pengalaman itu terasa. Satu pihak berbicara tentang wajah kota, pihak lain memikirkan apakah dapur masih bisa mengepul.

Jika pemerintah mampu menertibkan, pemerintah juga wajib menyiapkan jalan keluar yang masuk akal. Shelter tidak cukup dibangun untuk kemudian difoto. Tempat usaha harus memiliki akses pembeli, fasilitas memadai, kepastian aturan, dan dukungan agar aktivitas ekonomi benar-benar hidup.

Jangan sampai pemerintah sukses meresmikan tempat, tetapi gagal menghidupkan penghidupan.

Sebab, shelter tanpa pembeli bisa berubah menjadi monumen kebijakan yang sepi: bangunannya ada, fotonya ada, tetapi denyut ekonominya entah ke mana.

Kalau penataan Dadaha memang dirancang untuk kepentingan bersama, buktikan melalui data pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi, hasil dialog dengan paguyuban, serta evaluasi yang melibatkan mereka yang terdampak.

Jangan meminta pedagang percaya pada konsep yang belum terbukti. Mereka berdagang dengan uang sungguhan, bukan dengan presentasi.

VIMAN-DIKY: KETIKA SATU KEBIJAKAN MENJADI TEKA-TEKI, RAKYAT DIPAKSA MENJADI DETEKTIF

Pernyataan Wakil Wali Kota Diky Candra yang diberitakan tidak mengetahui atau tidak dilibatkan dalam regulasi penataan PKL Dadaha memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan senyum diplomatis.

Bagaimana koordinasi pemerintahan sebenarnya berjalan? Siapa yang menyusun keputusan? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi? Dan mengapa publik harus lebih dulu sibuk menafsirkan pernyataan para pejabat sebelum memperoleh penjelasan yang utuh?

Kalau wali kota dan wakil wali kota berada dalam satu pemerintahan, semestinya rakyat tidak perlu memainkan permainan tebak-tebakan mengenai siapa mengetahui apa.

Pemerintahan bukan acara kuis. Rakyat bukan peserta yang harus menebak siapa pemegang kunci kebijakan. Dan jabatan bukan kursi kehormatan yang cukup diduduki tanpa memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja seirama.

Jika benar terjadi miskomunikasi, perbaiki. Jika terdapat perbedaan pemahaman, jelaskan. Jika ada kekeliruan prosedur, evaluasi. Jangan biarkan masalah komunikasi tumbuh menjadi krisis kepercayaan.

Satire paling pahit dari keadaan seperti ini ialah ketika rakyat sudah kebingungan mencari solusi, sementara mereka juga harus kebingungan mencari siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.

Kalau rakyat harus bertanya kepada wakil wali kota untuk memahami kebijakan wali kota, lalu kepada siapa rakyat harus bertanya ketika keduanya berbeda informasi? Kepada papan pengumuman?

Pertanyaan ini bukan vonis bahwa kepemimpinan telah pecah. Ini tuntutan agar pemerintah membuktikan bahwa koordinasi bukan sekadar kata yang tercantum dalam struktur organisasi.

Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra perlu menjelaskan kepada publik bagaimana koordinasi kebijakan Dadaha dilakukan dan bagaimana keluhan pedagang ditangani.

Jangan sampai pemerintahan terlihat utuh dalam foto resmi, tetapi masyarakat justru mendapatkan potongan-potongan informasi yang tidak utuh ketika berhadapan dengan kebijakan.

Sebab, foto bersama tidak otomatis berarti keputusan bersama. Senyum bersama juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan bersama.

SLOGAN PEMBANGUNAN: KATA-KATANYA BERLARI, HASILNYA JANGAN SAMPAI MERANGKAK

Harapan Baru Tasik Maju terdengar menjanjikan. Tetapi slogan politik memiliki satu kelemahan: ia dapat dicetak dengan cepat, sedangkan hasil pembangunan membutuhkan pembuktian.

Kata-kata bisa disusun dalam satu malam. Baliho bisa berdiri dalam beberapa jam. Kalimat optimistis bisa diucapkan di atas panggung tanpa kesulitan. Namun, memperbaiki jalan, meningkatkan pelayanan, menyelesaikan persoalan tenaga honorer, dan menghidupkan ekonomi pedagang membutuhkan kerja yang dapat diperiksa.

Karena itu, kritik mahasiswa dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap suasana perayaan.

Justru ketika pemerintah merayakan keberhasilan, masyarakat berhak memeriksa neracanya.

Apa targetnya? Berapa yang tercapai? Apa yang belum selesai? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa yang menikmati manfaatnya?

Jangan sampai jargon berlari menuju masa depan, sementara warga masih berjalan tertatih menyelesaikan masalah hari ini.

Kalau pemerintah menganggap kritik tidak berdasar, jawab dengan angka. Kalau kritik keliru, luruskan dengan data. Kalau kritik benar, jangan sibuk mencari cara menyelamatkan citra.

Pemerintahan tidak akan runtuh hanya karena dikritik. Yang lebih berbahaya ialah pemerintahan yang terlalu sibuk mempertahankan citra sampai kehilangan kemampuan mendengar kenyataan.

Rapor merah bukan surat kematian politik. Ia bisa menjadi peringatan dini. Tetapi peringatan hanya berguna bagi mereka yang bersedia membaca, bukan bagi mereka yang sibuk mempersoalkan warna kertasnya.

HONORER: PENGABDIANNYA DIMINTA PANJANG, KEPASTIANNYA DIBUAT PENDEK

Di tengah kemeriahan ulang tahun kota, persoalan tenaga honorer menghadirkan ironi yang sulit ditutupi oleh panggung perayaan.

Guru mengajar. Tenaga kesehatan melayani. Tenaga teknis bekerja. Roda pelayanan publik terus berputar karena ada orang-orang yang datang bekerja, menjalankan tugas, dan menghadapi tuntutan masyarakat.

Tetapi bagi tenaga honorer yang masih menghadapi ketidakpastian status, formasi, atau kesejahteraan, masa depan bukan sesuatu yang bisa dipastikan hanya dengan ucapan penghargaan.

Mereka tidak membayar listrik menggunakan piagam pengabdian. Mereka tidak membeli beras dengan tepuk tangan. Dan keluarga mereka tidak bisa hidup dari kalimat, “Terima kasih atas dedikasinya.”

Betapa murahnya sebuah penghargaan jika hanya berupa kata-kata, sementara persoalan kesejahteraan dibiarkan menunggu.

Tentu, pengangkatan aparatur dan penetapan formasi memiliki aturan serta melibatkan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat menjanjikan sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Namun, masyarakat berhak menuntut keterbukaan mengenai data, usulan formasi, perkembangan kebijakan, dan langkah yang benar-benar dapat ditempuh.

Jika ada kendala, jelaskan. Jika ada batas kewenangan, uraikan. Jika ada rencana, sampaikan tahapan dan ukuran keberhasilannya.

Jangan menjadikan kata pengabdian sebagai selimut untuk menutupi ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama.

Negara membutuhkan pengabdian, tetapi pengabdian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan martabat orang yang mengabdi.

Pada usia ke-25 kota, pertanyaan bagi pemerintah bukan sekadar berapa banyak acara yang berhasil digelar, melainkan berapa banyak persoalan warga yang berhasil diselesaikan.

Sebab, sebuah kota tidak bisa mengaku semakin maju apabila orang-orang yang menjaga pelayanan publiknya terus diminta menunggu tanpa penjelasan yang memadai.

INFRASTRUKTUR: ASPAL TIDAK BISA DIGANTI DENGAN KALIMAT “BERTAHAP”

Kata bertahap memang terdengar masuk akal. Tidak semua jalan bisa diperbaiki sekaligus. Anggaran terbatas, kebutuhan banyak, dan prioritas harus disusun.

Tetapi kata bertahap juga bisa menjadi tempat persembunyian paling nyaman jika tidak disertai jadwal, target, dan laporan kemajuan yang jelas.

Warga yang melewati jalan rusak tidak membutuhkan kuliah panjang mengenai proses penganggaran. Mereka membutuhkan informasi kapan jalan diperbaiki, bagaimana keselamatannya dijaga, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan selesai.

Keluhan mengenai ruas jalan, kemacetan, drainase, dan Jembatan Ciangir perlu diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Jika terdapat risiko keselamatan, penanganan darurat dan pengamanan tidak semestinya menunggu sampai seluruh persoalan anggaran selesai dibicarakan.

Pemerintah memang tidak memiliki tongkat ajaib. Namun, rakyat juga tidak seharusnya dipaksa hidup seolah-olah setiap lubang jalan adalah ujian kesabaran yang wajib diterima tanpa batas.

Ada ironi ketika laporan pembangunan terdengar megah, sementara pengalaman warga di lapangan masih menyisakan keluhan mendasar.

Karena itu, pemerintah harus berani membuka daftar prioritas, status penanganan, sumber pembiayaan, dan jadwal pekerjaan yang realistis.

Lubang jalan tidak bisa ditambal dengan pidato. Kemacetan tidak bisa diurai dengan slogan. Dan keselamatan warga tidak boleh disuruh menunggu sampai agenda rapat menemukan kata sepakat.

Kalau pembangunan dilakukan bertahap, umumkan tahapannya. Kalau proyek belum bisa dikerjakan, jelaskan alasannya. Kalau ada keterlambatan, buka informasinya.

Rakyat tidak menuntut keajaiban. Rakyat menuntut pemerintah tidak mengubah keterbatasan menjadi kebiasaan memberi jawaban tanpa kepastian.

PERAYAAN KOTA: RAKYAT BUKAN PENONTON BAYARAN DARI PAJAKNYA SENDIRI

Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya seharusnya menjadi perayaan seluruh warga. Kegiatan kesehatan, bursa kerja, pemberdayaan UMKM, dan bakti sosial dapat menjadi program yang berguna apabila manfaatnya terukur dan pelaksanaannya terbuka.

Namun, jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dalam pesta yang diselenggarakan atas nama kebahagiaan bersama.

Ketika acara digelar, warga berhak bertanya: siapa yang mendapat manfaat ekonomi? Apakah UMKM memperoleh tambahan pendapatan? Apakah akses masyarakat tetap terjaga? Apakah pembiayaan dan dukungan sponsor dikelola secara transparan?

Kemeriahan tidak otomatis berarti kesejahteraan. Keramaian tidak otomatis berarti keberhasilan. Dan banyaknya agenda tidak otomatis membuktikan bahwa persoalan mendasar telah diselesaikan.

Kalau perayaan menjadi sarana menggerakkan ekonomi, tunjukkan hasilnya. Kalau program ditujukan untuk masyarakat, jelaskan siapa penerimanya dan apa manfaatnya.

Jangan sampai kota tampil seperti etalase yang terang benderang, sementara gudang persoalannya dibiarkan gelap.

Pemerintah tidak harus berhenti merayakan hari jadi. Tetapi pemerintah harus berhenti menganggap perayaan sebagai jawaban atas semua pertanyaan mengenai kinerja.

Pesta boleh selesai dalam sehari. Tanggung jawab kepada rakyat tidak mengenal jadwal penutupan panggung.

SULTAN DELPOHON: JANGAN MINTA RAKYAT BERTEPUK TANGAN KETIKA MEREKA MASIH MENUNGGU JAWABAN

Kritik terhadap kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra bukan tuntutan agar pemerintah berhenti bekerja, bukan pula penolakan terhadap setiap kebijakan penataan kota.

Kritik ini menuntut agar pemerintah membedakan antara kebijakan yang terlihat berhasil di atas kertas dan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.

Dadaha harus ditata, tetapi penghidupan pedagang tidak boleh diabaikan. Tenaga honorer membutuhkan kejelasan, bukan sekadar ucapan terima kasih. Infrastruktur memerlukan prioritas yang transparan, bukan hanya penjelasan bahwa pekerjaan akan dilakukan bertahap. Koordinasi kepemimpinan harus dibuktikan melalui mekanisme yang jelas, bukan hanya pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja.

Pemerintah berhak menjelaskan keberhasilannya. Masyarakat berhak mempertanyakan kekurangannya. Keduanya harus bertemu dalam ruang keterbukaan, bukan dalam pertunjukan saling meyakinkan.

Jika Viman-Diky ingin menjadikan usia ke-25 sebagai tonggak kemajuan, inilah waktunya menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengendalikan agenda, melainkan keberanian mengendalikan ego, mengoreksi keputusan, dan mendengarkan warga yang terdampak.

Jangan menilai kritik sebagai musuh. Musuh pemerintahan yang sesungguhnya adalah kebiasaan merasa cukup sebelum persoalan rakyat selesai.

Jangan pula menganggap rakyat hanya membutuhkan optimisme. Optimisme tanpa bukti hanyalah harapan yang dipaksa bekerja lembur.

Tasikmalaya tidak kekurangan kata-kata tentang kemajuan. Yang dibutuhkan adalah kemajuan yang dapat dirasakan tanpa harus terlebih dahulu diterjemahkan oleh tim komunikasi pemerintah.

Pada usia ke-25, kota ini tidak memerlukan dongeng bahwa semuanya telah berjalan sempurna. Kota ini membutuhkan keberanian untuk mengakui apa yang belum beres dan ketegasan untuk menyelesaikannya.

Sebab, rakyat tidak memilih pemimpin agar mereka menjadi penonton dari keberhasilan pemerintahnya sendiri. Rakyat memilih pemimpin agar kepentingan mereka diperjuangkan.

Selamat ulang tahun ke-25, Kota Tasikmalaya. Silakan rayakan usiamu. Tetapi jangan meminta rakyat ikut bersorak sebelum mereka merasakan alasan yang cukup untuk berbahagia.

Panggung boleh megah. Pidato boleh panjang. Senyum boleh lebar. Namun, ketika acara berakhir dan lampu dimatikan, yang tersisa adalah pertanyaan paling sederhana sekaligus paling kejam bagi sebuah kekuasaan:

Apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan rakyat?

Jika jawabannya belum jelas, barangkali yang perlu segera ditata bukan hanya Dadaha, jalan raya, atau wajah kota. Barangkali yang paling mendesak ditata adalah cara kekuasaan memahami tanggung jawabnya sendiri.

Penulis: Sultan Delpohon

Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan satire politik, bukan laporan investigasi. Pernyataan mengenai kebijakan, koordinasi pejabat, kondisi infrastruktur, dan nasib tenaga honorer perlu diverifikasi serta dikonfirmasi kepada pihak terkait sebelum dipublikasikan sebagai fakta jurnalistik.