Penataan Eks Setda Lama Tunggu Respons Wali Kota, Bupati Tasikmalaya Utamakan Kesepakatan Bersama
KABUPATEN TASIKMALAYA – Rencana penataan kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) lama milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya masih menunggu respons resmi dari pemerintah kota. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa penataan kawasan tersebut harus dilakukan melalui komunikasi dan kesepahaman antara kedua pemerintah daerah.
Menurut Cecep, rencana pemanfaatan aset tersebut bukan semata-mata persoalan penataan bangunan milik daerah. Lebih dari itu, keberadaan lahan di kawasan strategis perkotaan tersebut dinilai dapat membantu Pemkot Tasikmalaya dalam memenuhi kebutuhan ruang publik, termasuk penyediaan area parkir di pusat kota.
Ia menjelaskan, komitmen kerja sama antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya sebenarnya sudah dibangun sejak penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025.
Baca Juga:
Melalui kesepakatan tersebut, kedua daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki masing-masing agar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Semangatnya kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya, sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial butuh kantong parkir. Kabupaten Tasik, mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai. Kalau dibiarkan, kawasan jadi kumuh dan parkir semrawut, kasihan Pak Wali Kota dalam menata kotanya,” ujar Cecep, Senin (9/11/2026).
Baca Juga:
Ia menilai, letak eks Setda lama yang berada di kawasan pusat perkotaan menjadikan aset tersebut memiliki nilai strategis. Apabila dimanfaatkan secara tepat, keberadaannya dapat mendukung upaya pemerintah kota dalam menata kawasan perkotaan, terutama berkaitan dengan kebutuhan lahan parkir dan ruang publik.
Sebaliknya, jika bangunan dan kawasan tersebut dibiarkan tidak terurus, kondisinya berpotensi mengganggu keindahan lingkungan sekaligus menambah persoalan ketertiban di sekitar lokasi.
Meski demikian, Cecep memilih untuk tidak terburu-buru mengumumkan langkah teknis penataan sebelum mendapatkan respons dari Wali Kota Tasikmalaya. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kewenangan pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi lokasi aset tersebut.
Baca Juga:
“Saya tahu diri, karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, komunikasi antara kedua pemerintah daerah disebut sudah mulai berjalan melalui jajaran teknis. Sekitar dua minggu sebelum pernyataannya disampaikan, Cecep telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi langsung dengan BPKPD Kota Tasikmalaya.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memetakan bagian aset eks Setda lama yang memungkinkan dimanfaatkan oleh Pemkot Tasikmalaya. Salah satu opsi yang terbuka adalah penggunaan aset melalui mekanisme pinjam pakai antarpemerintah daerah.
Baca Juga:
Cecep menyebut, Pemkot Tasikmalaya dipersilakan menginventarisasi lahan atau bangunan yang belum memiliki rencana penggunaan dalam jangka panjang oleh Pemkab Tasikmalaya. Namun, aset yang sudah masuk dalam agenda pemanfaatan pemerintah kabupaten tentunya tidak dapat dipinjamkan.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota, melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,” jelasnya.
Terkait persiapan penataan kawasan, Cecep mengungkapkan bahwa Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyepakati alokasi anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.
Baca Juga:
Langkah tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan rekomendasi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai efisiensi pengelolaan aset daerah. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya perlu menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset milik pemerintah tidak dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas sehingga berpotensi mengalami penurunan nilai.
Cecep menegaskan, surat pemberitahuan yang belakangan diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemkab Tasikmalaya merupakan bagian dari prosedur administrasi sebelum kegiatan penataan fisik di lapangan dilaksanakan.
Dengan demikian, tahapan pembenahan kawasan eks Setda lama tetap perlu berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, Pemkab Tasikmalaya masih membuka ruang koordinasi dengan Pemkot Tasikmalaya agar pemanfaatan aset tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bersama, terutama dalam mendukung penataan kawasan perkotaan dan kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
(IT)
Hello Teman-Teman, GR NATABUMI adalah nickname kebanggan saya seorang Sandy Fajar Ramadhan 32 tahun Seorang Penulis SEO yang sedang belajar mengembangkan ilmu Jurnalis saya. Saya berkesempatan menulis di Tasikundercover.com berusaha menyajikan tulisan yang bermanfaat dan bertanggung jawab atas semua yang saya tulis. Di Tasikundercover.com semua bisa berkesempatan mencurahkan isi hati,gagasan pikiran lewat tulisan.
