829196668 1621992639662386 4628990314160628272 n

TASIKMALAYA — Surat terbuka Serikat Transportasi Tasikmalaya mengguncang persoalan ekonomi pengemudi ojek online. Organisasi tersebut mengadukan sejumlah persoalan yang mereka nilai merugikan mitra pengemudi, mulai dari struktur potongan, fitur tambahan, dugaan penggunaan fake GPS dan aplikasi modifikasi, hingga persoalan membanjirnya jumlah mitra di tengah keterbatasan order.

Dalam surat tertanggal 24 September 2026, Serikat Transportasi Tasikmalaya meminta pemerintah melakukan audit terhadap sistem Maxim dan mengambil tindakan apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran.

INI BUKAN SEKADAR SOAL APLIKASI.

Baca Juga  Child Grooming di Tasikmalaya: Saat Nurani Publik Harus Meledak dan Cancel Culture Menjadi Bentuk Perlindungan

Ini soal berapa rupiah yang tersisa di tangan pengemudi setelah mereka bekerja sepanjang hari.

Serikat Transportasi Tasikmalaya mempersoalkan struktur komisi 8 persen + platform fee 13 persen yang menurut mereka menghasilkan total 21 persen. Mereka membandingkannya dengan batas maksimal 20 persen yang mereka rujuk dari regulasi Kementerian Perhubungan.

Persoalan berikutnya adalah fitur Turbo, yang menurut surat pengaduan tersebut dapat menambah beban biaya pengemudi. Serikat menyatakan mekanisme tersebut perlu diaudit agar diketahui berapa sebenarnya potongan efektif yang ditanggung pengemudi.

SIAPA MENGAWASI ALGORITMA?

Serikat juga meminta pemerintah menyelidiki dugaan penggunaan fake GPS dan aplikasi modifikasi yang mereka nilai dapat mengganggu pemerataan order.

Pertanyaan rakyat pekerja sederhana:

Jika sistem digital menentukan siapa mendapat order dan siapa kehilangan order, siapa yang mengawasi sistem itu?

Dan ketika terdapat dugaan penyimpangan, mengapa tidak segera dibuka melalui audit yang dapat dipertanggungjawabkan?

Serikat secara resmi meminta audit forensik teknologi terhadap sistem keamanan server Maxim.

DRIVER BUKAN ANGKA DI LAYAR PONSEL!

Masalah lain yang disorot adalah rekrutmen mitra baru.

Serikat menyebut oversupply armada dapat menyebabkan order harus dibagi kepada semakin banyak pengemudi, sehingga pendapatan yang dibawa pulang setiap pengemudi berpotensi semakin kecil.

Di sinilah pemerintah harus hadir.

Bukan sebagai penonton.

Baca Juga  SATPAM MENEGUR, APARAT MENGGERTAK? Ketika Peluit Penjaga Disambut Bayang-Bayang Kekuasaan

Bukan sekadar penerima surat.

Tetapi sebagai pengawas kepentingan publik.

Serikat Transportasi Tasikmalaya meminta audit menyeluruh, perlindungan kesejahteraan pengemudi, serta regulasi mengenai pembatasan atau moratorium rekrutmen mitra baru sesuai kondisi supply and demand.

TUNTUTAN SUDAH DILEMPARKAN.

Sekarang tinggal menunggu:

APAKAH PEMERINTAH AKAN MEMERIKSA?

APAKAH APLIKATOR AKAN MEMBUKA DATA?

ATAUKAH PERSOALAN PEKERJA PLATFORM KEMBALI DIBIARKAN MENGUAP SEPERTI ORDER YANG HILANG DI LAYAR?

TASIKMALAYA UNDERCOVER
Dari rakyat untuk rakyat.

Laporan: Sultan Firman Sativa, S.Pd.

Bagikan:

Sultan Firman s

Pemerhati sejarah lokal priangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *